Tak Miliki Visa Haji, 24 Jemaah Asal Indonesia Diringkus Polisi Saudi Saat Miqat di Bir Ali

Tak Miliki Visa Haji, 24 Jamaah Asal Indonesia Diringkus Polisi Saudi Saat Miqat di Bir Ali

Kasus penahanan 24 Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kepolisian Arab Saudi di Masjid Bir Ali, Madinah, menjadi peringatan keras bagi masyarakat yang berniat menunaikan rukun Islam kelima. Rombongan yang menumpang satu bus tersebut diamankan otoritas keamanan Saudi karena terbukti tidak mengantongi visa haji resmi saat hendak mengambil miqat menuju Makkah. Alih-alih memegang visa haji kuota maupun visa Mujamalah (Furoda), rombongan tersebut diketahui hanya mengantongi visa ziarah atau umrah yang masa berlakunya telah melewati ketentuan musim haji.

Kronologi Penangkapan Jamaah di Miqat Bir Ali

Berdasarkan laporan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daker Madinah, peristiwa ini bermula pada Selasa (28/5/2024) sekitar pukul 12.00 Waktu Arab Saudi (WAS). Saat itu, satu armada bus komersial tiba di kawasan parkir Masjid Dzulhulaifah (Bir Ali), tempat pengambilan miqat bagi jamaah yang bergerak dari arah Madinah menuju Makkah.

Kedatangan bus tersebut mengundang kecurigaan petugas PPIH yang tengah berjaga setelah waktu Salat Zuhur. Pasalnya, jadwal pergerakan jamaah haji reguler maupun haji khusus Indonesia dari Madinah ke Makkah selalu tercatat dalam sistem terpadu (Siskohat) dan dikawal resmi. Pada jam tersebut, tidak ada jadwal jamaah Indonesia yang melintas di Bir Ali.

Petugas PPIH langsung naik ke bus untuk melakukan klarifikasi. Jamaah sempat mengaku sebagai rombongan Haji Furoda mandiri. Namun, kepanikan terlihat saat jamaah terburu-buru kembali ke bus tanpa berlama-lama menyelesaikan ibadah di masjid.

Sebelum bus sempat keluar dari pelataran Bir Ali menuju jalan bebas hambatan Madinah–Makkah, kendaraan tersebut harus melewati pintu pos pemeriksaan (*check point*) awal. Di titik ini, petugas Masyariq (perusahaan penyedia layanan haji Saudi) bertugas memvalidasi fisik paspor, visa haji, dan gelang pengenal jamaah.

Ketika diminta menunjukkan dokumen resmi haji, para jamaah gagal menunjukkannya. Dokumen yang dibawa hanyalah visa umrah/ziarah. Petugas Masyariq langsung menahan rombongan di tempat dan menyerahkan mereka kepada Kepolisian Kerajaan Arab Saudi untuk proses hukum lebih lanjut.

Modus Penipuan Visa Haji: Mengaku Furoda, Nyatanya Visa Ziarah

Kasus di atas membuka mata kita terhadap maraknya sindikat travel bodong atau oknum perorangan yang memanfaatkan antrean panjang haji reguler di Tanah Air. Dengan iming-iming "langsung berangkat tanpa antre", masyarakat kerap membayar ratusan juta rupiah dengan janji mendapatkan Haji Furoda resmi.

Di lapangan, visa yang diterbitkan bukanlah visa haji (*Hajj Visa*), melainkan:

• Visa Ziarah Turis (*Tourist Visa*): Ditujukan untuk pelancong umum dan dilarang digunakan berhaji.

• Visa Ziarah Bisnis (*Business Visa*): Digunakan untuk keperluan rapat atau perdagangan.

• Visa Ziarah Keluarga (*Family Visit Visa*): Izin berkunjung untuk kerabat mukimin di Saudi.

• Visa Umrah kedaluwarsa: Masuk sebelum tanggal penutupan umrah (biasanya 15 Dzulqa'dah) lalu nekat menetap secara ilegal (*overstay*).

Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa visa selain visa haji resmi sama sekali tidak memiliki hak akses menuju Makkah terhitung sejak tanggal 25 Mei hingga berakhirnya masa operasional haji.

Sistem Keamanan Saudi Kian Ketat: Barcode dan Kartu Nusuk

Bagi masyarakat yang berencana menunaikan ibadah, penting dipahami bahwa sistem keamanan Arab Saudi saat ini beroperasi berbasis kecerdasan digital dan validasi biometrik terintegrasi.

Pihak otoritas Saudi tidak lagi mengandalkan pemeriksaan kasat mata semata:

1. 1.Penerapan Kartu Nusuk (*Nusuk Card*): Setiap jamaah resmi wajib mengalungkan Nusuk Card fisik yang memuat chip digital dan barcode. Kartu ini dicetak oleh Kementerian Haji Saudi berdasarkan manifest visa resmi. Tanpa kartu ini, jamaah dilarang naik bus, memasuki hotel di Makkah, ataupun melangkahkan kaki ke pelataran Masjidil Haram.
2. 2.Pemeriksaan Berlapis (*Check Point*): Pos pemeriksaan tidak hanya berada di Bir Ali, tetapi juga di Tan’im, Shumaisi, Al-Hada, hingga jalur-jalur tikus gurun. Jalur alternatif kini dipantau drone berkamera termal dan patroli helikopter militer.
3. 3.Pemberian Sanksi bagi Pihak Terlibat: Pengemudi bus atau warga lokal/mukimin yang mengangkut orang tanpa visa haji terancam hukuman penjara 6 bulan, denda hingga 50.000 Riyal, serta penyitaan kendaraan.

Langkah Pencegahan Sebelum Mendaftar Haji Cepat

Agar niat suci ke Baitullah tidak berakhir di balik jeruji besi atau dideportasi di perbatasan, calon jamaah wajib menerapkan langkah-langkah verifikasi berikut:

• [ ] Pastikan Penyelenggara Memiliki Izin PIHK: Pastikan biro perjalanan memiliki izin resmi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari Kementerian Agama RI, bukan sekadar izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

• [ ] Cek Jenis Visa Sebelum Pelunasan: Jangan puas dengan bukti tiket pesawat atau paspor. Mintalah travel menunjukkan bukti aplikasi e-Hajj Saudi. Pada lembar visa yang terbit, pastikan tertulis jelas: HAJJ VISA (*Ta'syirah Al-Hajj*), bukan *Ziyarah* (*Visit*).

• [ ] Waspadai Harga Murah yang Tidak Masuk Akal: Biaya Haji Furoda resmi yang legal menggunakan kuota undangan pemerintah Saudi umumnya berada di kisaran USD 15.000 hingga USD 25.000 (Rp240 juta – Rp400 juta). Penawaran haji furoda dengan harga di bawah Rp150 juta patut dicurigai menggunakan visa ziarah.

• [ ] Hindari Berangkat di Luar Jalur Resmi: Jangan tergiur janji oknum yang mengatakan "visa turis nanti bisa dibantu dibuatkan tasrih lokal di Jeddah/Makkah". Hal tersebut merupakan bentuk penipuan yang kerap menjerat jamaah awam.

Tanya Jawab Seputar Visa Haji (FAQ)

1. Apakah Haji Furoda itu legal menurut hukum Arab Saudi dan Indonesia?

Ya, Haji Furoda sah dan legal jika menggunakan Visa Haji Mujamalah yang dikeluarkan langsung oleh Kedutaan Besar Arab Saudi berdasarkan alokasi resmi dari Pemerintah Kerajaan. Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengakui jalur ini, dengan syarat wajib diberangkatkan oleh biro perjalanan berstatus PIHK resmi dan melapor ke Kementerian Agama.

2. Apa yang terjadi jika jamaah nekat masuk Makkah dengan visa ziarah saat musim haji?

Jamaah akan tertahan di pos pemeriksaan perbatasan Shumaisi atau pintu masuk Makkah lainnya. Petugas akan menciduk jamaah, membawanya ke pusat penahanan sementara (detensi imigrasi), memproses sanksi denda 10.000 Riyal, lalu memasukkannya ke daftar deportasi dengan sanksi larangan masuk (pencekalan) ke seluruh wilayah Arab Saudi selama 10 tahun ke depan.

3. Kapan batas akhir pemegang visa umrah harus keluar dari Arab Saudi sebelum puncak haji?

Sesuai ketetapan Kementerian Umrah dan Haji Saudi, pemegang visa umrah wajib meninggalkan seluruh wilayah Kerajaan Arab Saudi selambat-lambatnya pada tanggal 29 Dzulqa'dah. Melewati tanggal tersebut, status keberadaan jamaah berubah menjadi ilegal dan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji.