Proses Pembentukan PPNS Kembali Dilanjutkan, Kemenag: Demi Penegakan Hukum atas Pelanggaran Umrah dan Haji Khusus

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) resmi melanjutkan percepatan pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna memperketat pengawasan serta penindakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan ibadah umroh dan haji khusus. Langkah ini merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang sempat tertunda akibat restrukturisasi fokus anggaran selama pandemi Covid-19.

Urgensi PPNS di Tengah Ledakan Kuota dan Dinamika Lapangan

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag, Hilman Latief, menyatakan bahwa keberadaan PPNS sudah sangat mendesak. Skala industri perjalanan ibadah di tanah air saat ini mencakup 512 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan lebih dari 2.177 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berizin resmi.

Tingginya mobilitas tersebut membuka celah terjadinya malapraktik operasional, mulai dari:

• Penjualan paket haji tanpa antrean menggunakan visa non-haji (visa amil, visa ziarah turis).

• Kegagalan penerbitan tiket pulang-pergi yang menyebabkan jamaah tertahan di bandara transit.

• Penurunan standar fasilitas hotel dan transportasi yang tidak sesuai dengan perjanjian tertulis di Tanah Air.

• Praktik biro perjalanan tanpa izin (travel gelap) yang mengumpulkan dana masyarakat secara ilegal.

Selama ini, Kemenag hanya memiliki instrumen sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasional, hingga pencabutan izin PPIU/PIHK. Ketika sebuah kasus mengarah pada penipuan, penggelapan, atau penelantaran fisik, berkas perkara harus diproses dari nol oleh aparat Kepolisian RI. Hadirnya PPNS akan memangkas rantai birokrasi penindakan tersebut karena penyidik Kemenag memiliki wewenang pro-justitia untuk memanggil, memeriksa, menyita barang bukti, dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bersama korwas kepolisian.

Wewenang dan Skema Kerja PPNS Kementerian Agama

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan regulasi turunan UU No. 8/2019, pejabat PPNS Kemenag yang telah lulus Diklat Teknis Reserse Polri memiliki kewenangan hukum spesifik:

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, menambahkan bahwa koordinasi pengawasan di tingkat daerah saat ini telah diinstruksikan kepada seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi. Sembari menunggu peresmian tim PPNS secara operasional penuh, Kanwil Kemenag wajib memproses laporan masyarakat dan langsung meneruskan temuan pidana ke Polda setempat jika ditemukan indikasi penipuan terstruktur.

Tips Memilih Biro Umroh & Haji Khusus yang Amanah

Untuk meminimalkan risiko kerugian material dan mental sebelum PPNS menertibkan seluruh agen bermasalah, masyarakat wajib menerapkan prinsip 5 Pasti Umrah:

1. 1.Pasti Travelnya Berizin: Cek legalitas biro melalui aplikasi Haji Pintar atau situs resmi Kemenag (*simpu.kemenag.go.id*). Hindari mendaftar melalui perorangan/sub-agen yang tidak memiliki kantor fisik tetap.
2. 2.Pasti Jadwalnya: Tiket pesawat pulang-pergi harus sudah dipesan dengan kode booking (*PNR*) yang jelas, bukan sekadar janji estimasi bulan keberangkatan.
3. 3.Pasti Terbangnya: Maskapai penerbangan terjadwal (direct atau satu kali transit dengan waktu tunggu wajar) dan bukan carter tanpa jaminan kepulangan.
4. 4.Pasti Hotelnya: Nama dan lokasi hotel di Makkah serta Madinah harus tercantum dalam surat perjanjian kerja sama, dengan jarak realistik menuju pelataran masjid.
5. 5.Pasti Visanya: Visa yang digunakan untuk umroh adalah visa resmi umroh atau visa turis yang diakui muasasah, sedangkan untuk haji khusus wajib menggunakan visa kuota haji Indonesia, bukan visa ziarah umum.

Tanya Jawab (FAQ)

1. Apa perbedaan tugas PPNS Kemenag dengan pihak Kepolisian dalam kasus haji dan umroh?

PPNS Kemenag adalah aparatur sipil negara di lingkungan Kemenag yang memiliki keahlian teknis terkait regulasi perhajian dan tata kelola umroh. PPNS menangani penyidikan tindak pidana khusus yang diatur dalam UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, kemudian menyerahkan berkasnya ke Kejaksaan di bawah koordinasi dan pengawasan (Korwas) Bareskrim Polri.

2. Apa yang harus dilakukan jamaah jika travel tidak memberangkatkan sesuai jadwal?

Jamaah berhak menuntut pengembalian dana penuh (*refund*) atau penjadwalan ulang secara tertulis. Jika travel mangkir atau lepas tanggung jawab, segera buat aduan resmi ke Seksi Haji dan Umrah di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan bukti pembayaran, surat perjanjian, dan kronologi tertulis.

3. Mengapa haji menggunakan visa ziarah dilarang keras oleh pemerintah?

Pemerintah Arab Saudi dan Kemenag RI secara tegas memberlakukan aturan bahwa hanya pemegang visa haji resmi (Haji Reguler, Haji Khusus, dan Haji Mujamalah/Furoda berkuota) yang diizinkan memasuki wilayah Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina). Penggunaan visa ziarah melanggar aturan hukum Arab Saudi, berisiko penahanan, denda puluhan ribu riyal, dideportasi, serta larangan masuk (*blacklist*) hingga 10 tahun.