Kemenag Sempurnakan Regulasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) resmi menyusun Keputusan Menteri Agama (KMA) baru mengenai Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umroh. Kebijakan ini disiapkan untuk menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Kepdirjen PHU) Nomor D/223 Tahun 2015 dan D/127 Tahun 2016 yang dinilai perlu dimutakhirkan sesuai perkembangan operasional haji di Arab Saudi. Melalui regulasi tingkat KMA ini, standar kompetensi pembimbing diperketat agar pembinaan teknis maupun fiqih haji benar-benar tepat sasaran.

Urgensi Pembaruan Regulasi Sertifikasi Pembimbing

Langkah perumusan draf KMA ini difinalisasi melalui pertemuan koordinasi bersama Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia dan perwakilan Fakultas Dakwah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UIN/IAIN) selaku mitra pelaksana sertifikasi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas kuota jamaah haji reguler maupun haji khusus Indonesia merupakan jamaah pemula (*first-timer*). Pola manasik konvensional yang hanya menekankan hafalan doa dinilai sudah tidak memadai untuk menghadapi dinamika perhajian modern di Arab Saudi, seperti kebijakan digitalisasi tasreh, aturan jalur ziarah, pengetatan jam lempar jumrah, hingga penanganan jamaah risiko tinggi (risti).

Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief, menegaskan bahwa KMA baru ini disiapkan agar pembimbing manasik memiliki tiga kompetensi pilar:

• Manajerial dan Administrasi: Mampu mengorganisasi kelompok terbang (kloter) atau rombongan biro perjalanan secara tertib, efisien, dan taat jadwal.

• Kepemimpinan Lapangan (*Field Leadership*): Mampu mengendalikan situasi krisis, cepat mengambil keputusan saat terjadi kepadatan arus di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina), serta membangun solidaritas regu.

• Komunikasi Empatis: Menguasai pendekatan komunikasi kultural mengingat latar belakang pendidikan, usia, dan daerah asal jamaah Indonesia yang sangat beragam.

Parameter Standar Baru dalam Draf KMA

Sesuai amanat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 32 Ayat (2), pembinaan jamaah harus berjalan terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu. Direktur Bina Haji, Arsad Hidayat, menyatakan bahwa sistem sertifikasi berfungsi sebagai penyaring (*filter*) ketat agar figur yang mendampingi jamaah benar-benar teruji secara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku (*attitude*).

Terdapat beberapa poin krusial yang diatur secara rinci dalam regulasi KMA anyar ini: Komponen Regulasi | Ketentuan Lama (Kepdirjen) | Pembaruan Regulasi (Draf KMA) |

:--- | :--- | :--- |

Penyelenggara | Kampus UIN/IAIN yang ditunjuk | Pengawasan diperketat dengan akreditasi berkala bagi kampus pelaksana |

Materi Uji | Dominan Fiqih Ibadah teoritis | Kombinasi Fiqih Kemudahan (Rukhsah), Mitigasi Krisis, Pelayanan Lansia, & Regulasi Saudi |

Kriteria Asesor | Akademisi dan pejabat teknis | Asesor bersertifikasi dengan pengalaman langsung di Armuzna / operasional Daker |

Masa Berlaku | Bersifat statis | Sistem evaluasi berkala dan mekanisme perpanjangan berbasis portofolio kinerja lapangan |

Cakupan Materi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

Melalui KMA baru ini, kurikulum sertifikasi pembimbing manasik memuat materi-materi praktis operasional haji, antara lain:

1. 1.Fiqih Haji Kontemporer dan Ramah Lansia: Penerapan konsep rukhsah (keringanan ibadah) dalam konteks kepadatan kuota modern, fatwa murur di Muzdalifah, serta mekanisme badal lempar jumrah.
2. 2.Kesehatan dan Keselamatan Jamaah: Prosedur pertolongan pertama, pencegahan dehidrasi dan *heat stroke*, serta koordinasi rujukan ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).
3. 3.Kepatuhan Regulasi Pemerintah Arab Saudi: Pemahaman mendalam terkait visa haji nusuk, pembatasan muassasah, zonasi maktab, hingga sanksi keimigrasian bagi pelanggar izin tinggal.

Dampak Positif bagi Ekosistem Travel Umroh dan Haji Khusus

Penyempurnaan regulasi ini tidak hanya berlaku bagi pembimbing kloter haji reguler, tetapi juga berdampak langsung pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Biro travel berizin resmi diwajibkan menyertakan pembimbing bersertifikat Kemenag pada setiap keberangkatan grup jamaah. Hal ini menjamin bahwa pembimbing yang bertugas memahami standardisasi operasional, bukan sekadar mutawwif lepas tanpa verifikasi kompetensi.

• Telepon/WhatsApp: 0856-0717-9735

• Email: samiratravelsurabayaterpercaya@gmail.com

Tanya Jawab Seputar Sertifikasi Pembimbing (FAQ)

1. Mengapa jamaah perlu memastikan pembimbing manasik memiliki sertifikat resmi Kemenag?

Pembimbing bersertifikat telah lulus uji materi fiqih kemudahan ibadah, mitigasi keadaan darurat, dan regulasi resmi Arab Saudi. Hal ini menghindarkan jamaah dari bimbingan yang kaku atau membahayakan keselamatan fisik jamaah saat kondisi padat di Armuzna.

2. Apakah pembimbing ibadah umroh juga diwajibkan mengikuti sertifikasi ini?

Ya. Skema sertifikasi ini mencakup pembimbing manasik haji dan umroh. PPIU diwajibkan memberangkatkan pembimbing yang memahami tata cara ibadah dan standar pelayanan perjalanan luar negeri sesuai ketentuan Kemenag.

3. Lembaga mana saja yang berhak menyelenggarakan sertifikasi pembimbing ini?

Sertifikasi resmi hanya diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UIN/IAIN/STAIN) yang telah menjalin kerja sama resmi dan disahkan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI.