Jemaah Umrah Jalani Perawatan di Saudi Hingga Setahun, Kemenag Apresiasi Peran PPIU

Jamaah Umroh Jalani Perawatan di Saudi Hingga Setahun, Kemenag Apresiasi Peran PPIU

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) bersama Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah memfasilitasi pemulangan seorang jamaah umroh asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, setelah menjalani perawatan medis selama lebih dari satu tahun di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS). Kasus ini menjadi bukti nyata pentingnya legalitas, asuransi, dan tanggung jawab penuh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi dalam melindungi jamaah dari risiko medis darurat di luar negeri.

Kronologi Kasus: Tertahan Sejak Agustus 2022 Akibat Stroke

Suparti Supini Suramto (53), jamaah asal Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, berangkat menuju Tanah Suci pada 10 Agustus 2022. Sesuai jadwal paket perjalanan, rombongan dijadwalkan kembali ke tanah air pada 22 Agustus 2022.

Menjelang keberangkatan ke Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, kondisi fisik Suparti menurun drastis akibat serangan stroke mendadak. Hasil observasi dokter di RSAS menyatakan bahwa kondisi pasien tidak stabil dan memiliki risiko fatal jika dipaksakan masuk ke dalam kabin pesawat komersial (*unfit to fly*).

Kondisi tersebut mengharuskan pasien dirawat di ruang intensif RSAS selama 15 bulan. Otoritas medis Arab Saudi baru menerbitkan dokumen kelaikan terbang bersyarat pada Oktober 2023, dengan ketentuan pasien harus dipulangkan dalam posisi berbaring penuh (*stretcher case*) serta didampingi tenaga medis dan petugas pendamping.

• Agustus 2022 → Jamaah terserang stroke saat jadwal kepulangan (Dinyatakan Unfit to Fly)

• Agt 2022 - Okt 2023 → Perawatan intensif di RSAS di bawah pengawasan KUH Jeddah & PPIU

• Oktober 2023 → Tim Medis RSAS menerbitkan izin terbang bersyarat (Medical Clearance Form/MEDIF)

• 23 November 2023 → Repatriasi via Saudia Airlines SV 816 menggunakan Stretcher Case

• 24 November 2023 → Tiba di Soekarno-Hatta, penanganan KKP, dan rujukan antar-jemput ke Semarang

Alur Evakuasi dan Repatriasi Medis (Stretcher Case)

Pemulangan pasien dengan fasilitas *stretcher* pada penerbangan internasional membutuhkan prosedur logistik dan administrasi penerbangan yang sangat ketat. Pemulangan Suparti menggunakan maskapai Saudia Airlines nomor penerbangan SV 816 pada Kamis, 23 November 2023, pukul 19.15 Waktu Arab Saudi (WAS), dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat, 24 November 2023, pukul 09.00 WIB.

Prosedur evakuasi melibatkan sejumlah tahapan terpadu:

1. 1.Penerbitan *Medical Clearance* (MEDIF): Formulir resmi dari maskapai yang disetujui dokter spesialis RSAS dan tim dokter maskapai penerbangan.
2. 2.Pemesanan Kursi Khusus (*Seat Block*): Penggunaan *stretcher* pada pesawat berbadan lebar (*wide-body*) umumnya mengorbankan 6 hingga 9 kursi penumpang ekonomi untuk dipasangi ranjang tandu dan sekat medis.
3. 3.Pengawalan Petugas: Dua orang petugas dari Staf Teknis Haji/KUH Jeddah ditugaskan mendampingi pasien secara langsung selama penerbangan 9 jam dari Jeddah ke Jakarta.
4. 4.Penanganan Transit di Bandara Soekarno-Hatta: Pasien langsung dijemput oleh ambulans Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soetta, berkoordinasi dengan Tim Subdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenag RI serta perwakilan manajemen travel.
5. 5.Ambulans Darat Menuju Domisili: PPIU menyediakan ambulans rujukan beserta paramedis untuk membawa pasien dari Tangerang menuju kediamannya di Susukan, Kabupaten Semarang, didampingi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Jawa Tengah.

Apresiasi Kemenag dan Komitmen Tanggung Jawab PPIU

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag RI, Nur Arifin, menyampaikan apresiasi terbuka terhadap komitmen PT Duta Putra Delima (Delima Tour). PPIU tersebut dinilai menjalankan kewajiban hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Berdasarkan regulasi tersebut, biro travel umroh berizin resmi wajib memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari asuransi kesehatan, pemantauan jamaah selama di Arab Saudi, hingga kepulangan jamaah sampai ke rumah masing-masing.

Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus, Nur Chalis, menegaskan kembali pentingnya perlindungan jamaah ini sebagai pembeda mutlak antara umroh resmi dan umroh mandiri atau *backpacker*.

Bahaya Umroh Backpacker Saat Terjadi Darurat Medis

Insiden medis yang menimpa Suparti membuka fakta krusial terkait besarnya biaya dan rumitnya birokrasi penanganan darurat di Arab Saudi. Berikut perbandingan risiko antara umroh melalui PPIU resmi dan jalur mandiri:

Tanpa adanya jaminan dari PPIU dan sistem pengawasan Kemenag RI, pasien yang sakit keras di luar negeri rentan terlantar, menghadapi kendala izin tinggal (*overstay*) rumah sakit, dan membebani keluarga dengan biaya repatriasi medis yang sangat mahal.

Pertanyaan Seputar Darurat Medis Jamaah Umroh (FAQ)

1. Siapa yang menanggung biaya rumah sakit jika jamaah jatuh sakit di Arab Saudi?

Setiap jamaah yang mendaftar melalui PPIU resmi wajib memiliki visa umroh yang terhubung dengan asuransi kesehatan resmi dari Pemerintah Arab Saudi (Tawuniya/CCHI). Asuransi ini menanggung tindakan gawat darurat dan rawat inap di rumah sakit pemerintah setempat (*RSAS*) sesuai ketentuan medis yang berlaku.

2. Mengapa biaya pemulangan jamaah menggunakan tandu (*stretcher*) sangat mahal?

Pemasangan fasilitas ranjang tandu medis di kabin pesawat komersial mengharuskan pembongkaran beberapa baris kursi reguler (umumnya setara 6 hingga 9 kursi penumpang). Selain itu, maskapai membebankan biaya tambahan untuk instalasi peralatan oksigen, biaya teknisi sertifikasi kelaikan terbang, serta tiket tambahan untuk pendamping medis bersertifikat.

3. Bagaimana cara memastikan travel umroh memiliki komitmen perlindungan resmi?

Pastikan biro travel memiliki izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) aktif dari Kementerian Agama RI. Anda dapat memeriksa status izin travel secara mandiri melalui aplikasi Haji Pintar atau situs resmi Kemenag (*Simpu/Siskopatuh*). PPIU resmi memiliki kewajiban hukum untuk memantau, mendampingi, dan menanggung keselamatan jamaah dari titik keberangkatan hingga kepulangan kembali ke domisili asal.