Gandeng Polri, Kemenag Perkuat Pengawasan Umrah dan Haji Khusus

Kementerian Agama (Kemenag) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperketat pengawasan operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Sinergi ini difokuskan pada penindakan hukum tegas terhadap biro travel nakal, pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tubuh Kemenag, serta pengawasan fisik langsung di seluruh bandara embarkasi internasional.

Urgensi Kerja Sama Kemenag dan Polri: Menutup Celah Travel Gelap

Ledakan minat masyarakat Indonesia untuk beribadah ke Tanah Suci pascapandemi membawa dampak ganda. Di satu sisi, geliat syiar Islam semakin kuat. Namun di sisi lain, celah penipuan berkedok promo murah, gagal berangkat, hingga penelantaran akomodasi jamaah di Makkah dan Madinah masih kerap berulang.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), tercatat sebanyak 3.185.465 jamaah umrah dan 42.405 jamaah haji khusus telah diberangkatkan dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Angka perputaran dana masyarakat yang mencapai puluhan triliun rupiah ini menuntut sistem proteksi konsumen yang memiliki kekuatan eksekusi riil di mata hukum.

Selama ini, instrumen Kemenag terbatas pada pencabutan izin operasional atau pembekuan status PPIU/PIHK. Ketika unsur pidana seperti penggelapan uang setoran atau pemalsuan visa terjadi, penanganannya kerap berjalan lambat karena kendala koordinasi lintas lembaga. Kemitraan resmi dengan Polri memangkas birokrasi penegakan hukum tersebut secara langsung.

Pembentukan PPNS Kemenag: Dari Menegur Menuju Menindak Pidana

Salah satu pilar terpenting dari nota kesepahaman ini adalah penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Diklat PPNS) bagi aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU).

• ALUR PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM PPIU/PIHK

• Monitoring Lapangan

• (Audit SPM Permenag 5/2021 & Sidak Bandara)

• Temuan Pelanggaran → Non-Pidana → Sanksi Administratif / Bekukan Izin

• (Unsur Pidana / Penipuan)

• Pemeriksaan PPNS Kemenag

• (Penyidikan Pro-Justitia, Pengumpulan Bukti & BAP)

• Koordinasi Bareskrim Polri

• (Penyitaan Aset, Penahanan Tersangka, Pelimpahan Berkas)

• Kejaksaan & Pengadilan

Direktur Jenderal PHU Hilman Latief menegaskan bahwa kehadiran PPNS yang dilatih langsung oleh Polri dan Kemenkumham memungkinkan tim pengawas bekerja pro-justitia. Petugas di lapangan tidak lagi sekadar mendokumentasikan pelanggaran atau mengeluarkan surat teguran berkala, melainkan memiliki wewenang sah untuk:

• Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi serta pihak pengelola travel bermasalah.

• Memeriksa dokumen manifes penerbangan, bukti booking hotel, dan keabsahan visa ibadah.

• Memproses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal kasus dugaan penipuan untuk dilimpahkan ke aparat kepolisian dan kejaksaan.

Langkah ini diapresiasi oleh Komisi VIII DPR RI. Penguatan wewenang pengawas dinilai sangat krusial, terutama pada titik-titik krusial seperti Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Juanda Surabaya, serta Bandara Kualanamu Medan yang menjadi pintu keluar utama jamaah.

Parameter Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permenag No. 5 Tahun 2021

Pengawasan di lapangan tidak berjalan secara acak, melainkan berpatokan pada Standar Pelayanan Minimal yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU No. 8 Tahun 2019. Petugas gabungan Kemenag dan kepolisian memeriksa kesesuaian fasilitas riil dengan hak-hak normatif jamaah:

Langkah Pencegahan bagi Calon Jamaah Sebelum Mendaftar

Meskipun aparat pemerintah dan kepolisian telah memperketat pintu keluar keberangkatan, kehati-hatian mandiri dari calon jamaah tetap menjadi benteng perlindungan utama. Kemenag terus mengampanyekan pedoman praktis 5 Pasti Umrah:

1. 1.Pasti Travelnya Berizin: Cek legalitas biro melalui aplikasi Pusaka Kemenag atau website resmi Ditjen PHU. Pastikan biro tersebut memegang izin PPIU yang masih berlaku.
2. 2.Pasti Jadwalnya: Hindari mendaftar pada paket yang tidak mencantumkan tanggal pasti keberangkatan dan kepulangan. Hindari skema "menunggu kuota penuh" tanpa tanggal riil.
3. 3.Pasti Terbangnya: Maskapai penerbangan reguler atau sewa (*charter*) harus sudah memiliki kode *booking* (PNR) tiket pulang-pergi yang valid.
4. 4.Pasti Hotelnya: Biro wajib mencantumkan nama dan lokasi hotel di Makkah serta Madinah yang telah dipesan secara riil melalui kontrak muassasah.
5. 5.Pasti Visanya: Hindari iming-iming visa ziarah non-prosedural untuk berhaji tanpa antrean resmi. Pastikan visa yang diterbitkan adalah visa resmi yang terakreditasi oleh Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi.

Tanya Jawab Seputar Pengawasan Umrah dan Haji Khusus (FAQ)

1. Apa bedanya penanganan kasus travel oleh Kemenag dulu dan sekarang setelah menggandeng Polri?

Dahulu, penanganan Kemenag lebih condong pada ranah sanksi administratif, seperti pencabutan surat izin operasional biro, sementara tindak pidana penipuan harus dilaporkan secara terpisah oleh korban ke kantor polisi terdekat. Dengan adanya tim gabungan dan PPNS terlatih, proses penindakan hukum langsung berjalan sejak temuan awal di bandara atau kantor cabang travel, termasuk pencekalan pihak manajemen biro yang berniat melarikan uang pendaftaran jamaah.

2. Bagaimana cara memastikan visa yang diberikan travel legal dan terdaftar di Kemenag?

Sebelum berangkat, setiap jamaah umrah resmi akan diterbitkan nomor registrasi dan QR Code yang tercantum di kartu identitas (ID Card) Siskopatuh Kemenag. Jamaah berhak meminta bukti visa resmi berkode QR dari Kedutaan Arab Saudi kepada pihak biro travel, bukan sekadar janji lisan bahwa visa "pasti terbit saat transit".

3. Apa yang harus dilakukan jamaah jika ditelantarkan di Arab Saudi akibat kelalaian travel?

Jamaah atau keluarga di Tanah Air dapat segera melaporkan kejadian tersebut melalui kanal aduan resmi Siskopatuh Kemenag atau melalui Posko Kantor Urusan Haji (KUH) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Tim Satgas KUH memiliki wewenang untuk turun tangan langsung mengamankan akomodasi darurat serta memanggil penanggung jawab biro untuk dieksekusi secara hukum di dalam maupun luar negeri.